tarif bpjs kesehatan

Tarif BPJS Kesehatan Kelas I Sampai 3 Akan Dihapus. Benarkah ?

Pemerintahan bakal menempatkan kelas standard dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Maka dengan adanya kelas standard ini, jadi struktur kelas 1, 2, serta 3 yang berlangsung dalam program Tarif BPJS Kesehatan bakal dihapus.

Terus, seperti apa konsep penerapan kelas standard BPJS Kesehatan?

Konsep kelas standard nantinya hanya bakal ada dua kelas kepesertaan program, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta non – PBI. sementara itu Segmen Peserta Penerima Upah (PPU) serta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri bakal termasuk sebagai non-PBI.

Berdasar pada kelas PBI serta Non PBI itu, keputusan luas kamar serta jumlah tempat tidur tiap-tiap kamar bakal tidak sama.

Di mana untuk kelas peserta PBI, minimal luas per tempat tidur (dalam mtr. persegi/m2), senilai 7,2 mtr. persegi pada jumlah maksimum 6 tempat tidur per ruangan.

Sementara di kelas untuk peserta Non PBI, luas per tempat tidur senilai 10 meter persegi dengan jumlah maksimum 4 tempat tidur per area.

Berdasarkan Ketetapan Presiden No.82/2018 terkait Jaminan Kesehatan, maka kelas standard bakal mengaktualkan akses serta kualitas sesuai standard pelayanan, menyediakan kebutuhan standard sekurang-kurangnya media prasarana, serta alat kesehatan, dan menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan rasio pasien.

Adanya dua kelas itu berdasar pada catatan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bakal membuat kalkulasi iuran menjadi lebih simple, sebab paket tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBG’s) pun bertambah lebih sedikit.

Oleh sebab itu, dalam analisisnya, pemerintahan ingin menggandeng atau membawa kerjasama banyak asuransi swasta yang berlangsung di Indonesia.

“Bakal membuat prosedur urun biaya atau keuntungan berbagi supaya dapat melibatkan swasta. Contohnya, asuransi di sini dapat combine keuntungannya dengan asuransi-asuransi swasta,” terang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Trending:  Soal Toilet SPBU Pertamina Bayar Rp2.000, Ahok: Silahkan Tanya Dirut

sedangkan, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan waktu ini masih menunggu sistem Kepentingan Dasar Kesehatan (KDK) dari Kementerian Kesehatan.

Hal tersebut pun divalidasi oleh Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni. “Ada sinkronisasi penyelenggaraan jaminan, bila contohnya kawan-kawan peserta pengin memperbanyak kegunaan dengan asuransi kesehatan tambahan,” terang Tubagus.

Sayang, DJSN bersama otoritas terkait belum mendapat gambaran penuh berapa estimasi tarif yang bakal ditentukan dalam menjalankan kelas standard.

“Sampai saat ini, belum dapat dijawab. Sebab masih menunggu finalisasi KDK Kemenkes, baru dapat kita kalkulasi iuran. Semuanya manfaat medis serta non medis jelas, baru kita dapat simulasi kelanjutan iuran”.

DJSN mengasumsikan analisis tentang kelas standard bakal tuntas tahun ini, antara lain tentang syarat-syarat kebijaksanaan rawat inap, penyesuaian tarif kelas standard, penyesuaian Tarif BPJS Kesehatan, serta prosedur pendanaan.

Sehingga pada awal tahun 2022 bisa melaksanakan harmonisasi serta uji-coba pengaplikasian kelas standard dengan cara bertahap.

Pemerintah memiliki rencana untuk melaksanakan uji-coba kelas standard Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 2022. Akan tetapi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Ikhlas Langgeng berpandangan, menerapkan kelas standard di seluruh lokasi Indonesia akan menjadi kendala besar bagi pemerintahan serta otoritas terkait.