BPK Khawatir Hutang Pemerintah Tak Terbayar
Wartaberitabaru.com – Apakah yang akan terjadi, jika Pemerintah Tidak bisa membayar hutang ?. Atas kekhawatiran tersebut, BPK sudah meminta pemerintah untuk berjaga jaga terkait kemampuan pemerintah membayar kewajiban tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khawatir Hutang Pemerintah Indonesia tidak terbayar. Terlebih menurut catatan Kementerian Keuangan Hutang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp 6.527,29 triliun atau 41,18% terhadap PDB.
Menurut pandangan ekonom Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, hutang tersebut sudah dalam tahap tidak wajar. Hutang Pemerintah semakin menumpuk karena terus turunnya pendapatan. Jika tidak bisa membayar hutang, apalagi hutang luar negeri bukan tidak mungkin dapat memunculkan krisis ekonomi seperti 1998.
Sementara itu jika tidak bisa membayar, akan timbul beban hutang yang membuat kondisi keuangan semakin tidak menentu. Disaat kondisi seperti itu, ada pertaruhan yang terjadi jika pemerintah gagal membayar hutang. Untuk meminimalkan dampak yang bisa terjadi pada masyarakat, pemerintah akan mencari jalan dengan menaikkan pendapatan negara untuk membayar hutang. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian menerangkan, jika merunut sejarah, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan ketika terdesak untuk membayar hutang, yakni mencetak uang sampai menjual aset negara.
Jika opsi perpajakan diambil, masyarakat harus membayar pajak yang lebih besar dari biasanya. Dimana hal ini membuat kondisi semakin buruk karena tidak hanya beban ekonomi, namun masyarakat juga mendapat tambahan beban pajak. Jika memilih mencetak uang melalui Bank Indonesia seperti di zaman Presiden Soekarno, akan menimbulkan inflasi. Semakin banyak uang yang dibuat akan membuat inflasi merangkak naik. Akibatnya, masyarakat akan panik dan bisa memicu multidimensional, orang-orang akan menghalalkan segala cara, termasuk menjarah yang berakibat pada tingginya angka kriminalitas. Hal tersebut terjadi karena Pendapatan yang tidak sebanding dengan pengeluaran.
Lantaran penerimaan negara yang terus berkurang namun semakin berat karena bertambahnya bunga hutang, akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan program program yang sudah terencana. Seperti yang kita tahu sekarang, pemerintah sedang mencari jalan untuk menambah pendapatan negara. Hingga ada wacana pajak pada sembako.
Namun di sisi lain saat seretnya pendapatan, Penyelenggara Negara itu malah mempunyai wacana untuk belanja alutsista dengan dana mencapai Rp 1.700 triliun. Dana yang lebih besar daripada kebutuhan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Terlebih dengan kondisi sekarang, seharusnya bisa memilih kebutuhan pokok. Karena negara tidak dalam kondisi perang, namun dalam keadaan berperang melawan virus. Pemerintah juga dinilai tidak tepat memberlakukan kebijakan work from Bali untuk para pegawai negeri sipil (PNS). Karena seharusnya pemerintah lebih berhemat dengan bekerja dari kantor atau work from home agar tidak semakin menambah pengeluaran yang dapat berpengaruh pada pembayaran hutang.
Presiden Nyatakan, Pemerintah Miliki Sumber Aman Bayar Defisit
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Pemerintah memiliki Sumber yang aman untuk membayar defisit. Melakukan keuangan secara responsif dengan mendukung kebijakan counter cyclical, dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi, yang dikelola secara hati-hati, kredibel serta terukur. Hal ini disampaikan Jokowi dalam penyampaian LHP LKPP, IHPS I serta LHP Semester genap tahun 2020, melalui kanal youtube sekretaris Presiden. Pihaknya juga sangat berterimakasih pada BPK dan memperhatikan saran saran yang sudah disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengelola pembiayaan APBN. Jokowi juga menghimbau para menteri dan kepala lembaga untuk segera merespon rekomendasi BPK.
Dalam pertemuan virtual itu, Jokowi juga mengingatkan semua untuk tetap waspada. Perlu diketahui semenjak pandemi tahun 2020 lalu, pemerintah sudah mengambil langkah luar biasa dengan refocusing dan realokasi anggaran. Dimana langkah ini membuat defisit anggaran melebar sampai 3% lebih, karena meningkatnya kebutuhan penanganan kesehatan dan penyelamatan ekonomi karena kurangnya pendapatan negara.
