Beberapa perusahaan memberinya sokongan transportasi pegawai yang banyaknya masih tetap tiap bulan. Sementara beberapa perusahaan yang lain, memberinya sokongan transportasi yang dihitung setiap hari. Tetapi rupanya masihlah ada juga perusahaan yang serupa sekali tidak memberinya sokongan berkaitan transportasi ke pegawainya. Sebagai team HR atau pemilik usaha, tentu saja Anda harus pahami bagaimana semestinya ambil peraturan berkaitan ini. Sokongan transportasi terhitung dalam sokongan tak tetap bila perusahaan memberinya sokongan dengan jumlah yang tak tetap tiap bulannya.
Dasar Hukum Tentang Tunjangan Transportasi
Pada dasarnya, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan tidak atur ongkos atau uang operasional yang pegawai mengeluarkan saat bekerja. Tetapi hal itu ditata dalam Kesepakatan Kerja, Ketentuan Perusahaan, atau Kesepakatan Kerja Bersama di antara perusahaan dengan pegawai. Dasar hukum yang terkait karena ada sokongan transportasi ada pada Surat Selebaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-07/MEN/1990 mengenai Pengelompokan Elemen Gaji dan Penghasilan Non Gaji. Berikut ialah cuplikan Surat Selebaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 mengenai Pengelompokan Gaji:
Permasalahan Terkait Tunjangan Transportasi
Karena tidak ditata dalam Undang-undang secara normatif, karena itu jika terjadi persoalan atau konflik di antara perusahaan dengan pegawai berkaitan sokongan transportasi, konflik itu terhitung dalam konflik kebutuhan. Pada konsepnya, tipe Konflik Jalinan Industrial (PHI) itu mencakup konflik hak, konflik kebutuhan, dan konflik antara serikat karyawan atau serikat pekerja cuman pada sebuah perusahaan.
Konflik kebutuhan yang diartikan ialah konflik yang muncul dalam jalinan kerja karena tidak ada kecocokan opini. Yakni berkenaan pembikinan, dan/atau peralihan persyaratan kerja yang sudah diputuskan dalam PK,PP, atau PKB. Bila terjadi ketidaksamaan opini perusahaan dengan pegawai, karena itu harus dituntaskan lebih dulu lewat pembicaraan bipartit, terhitung konflik kebutuhan. Selanjutnya jika pembicaraan bipartit tidak berhasil, karena itu penuntasan bisa dilakukan lewat lajur tripartite.
Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap
Tunjangan transportasi bisa digolongkan ke Sokongan Tidak Masih tetap bila jumlah sokongannya tidak selamanya masih tetap. Misalkan sokongan itu bergantung dari jumlahnya kedatangan pegawai. Bila faksi perusahaan memberinya upah pegawai secara bulanan, karena itu jumlah sokongan transportasi tidak selalu sama tiap bulan, bergantung pada berapakah hari pegawai yang berkaitan tiba bekerja. Penghitungan sokongan beginilah yang bisa digolongkan dalam Sokongan Tidak Masih tetap.
Beda hal bila perusahaan sudah memutuskan besaran sokongan transportasi untuk pegawai tiap bulannya. Misalkan, perusahaan membuat peraturan untuk memberinya sokongan transportasi sejumlah Rp500.000 /bulan untuk Staff Pemasaran. Memiliki arti jumlah sokongan itu masih tetap dan tetap sama walau dalam sebulan Staff Pemasaran yang berkaitan mungkin tidak masuk karena sakit, cuti, atau argumen yang lain. Dalam masalah ini, sokongan transportasi di perusahaan terhitung dalam kelompok Sokongan Masih tetap.
Perusahaan Wajib Membayarkan Tunjangan Karyawan
Undang-undang Ketenagakerjaan memanglah tidak atur mengenai pemberian sokongan transportasi secara eksklusif. Hingga tidak ada kewajiban yang mewajibkan perusahaan memberinya sokongan transportasi dalam elemen pengupahan. Tetapi, faksi perusahaan jadi berkewajiban untuk membayar sokongan transportasi pegawai bila kewajiban itu tertera dalam PK, PP, atau PKB di antara perusahaan dengan pegawai.
Bahkan juga sekarang ini telah banyak perusahaan yang memberinya sokongan transportasi ke semua pegawainya. Dengan memberinya sokongan ke pegawai, perusahaan mengharap beban ongkos transportasi pegawai untuk tiba dan pulang dari lokasi kerja bisa terselesaikan. Hingga keproduktifan pegawai akan makin bertambah.
Penghitungan tunjangan transportasi pegawai baik yang terhitung sokongan masih tetap atau tak tetap, akan gampang bila dilaksanakan secara automatis memakai software payroll. Sleekr datang sebagai software HR online yang sanggup hitung formulasi sokongan transportasi secara fleksibel sesuai keperluan perusahaan. Software HR Sleekr yang memadukan data upah pegawai, waktu kerja, dan mangkirsi, bisa membuat penghitungan sokongan transportasi pegawai dilaksanakan secara automatis.
