Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pendistribusian bantuan sosial (bansos) ke 5,9 juta penerima akan diberi pada kwartal III dan IV 2021. Angka 5,9 juta itu adalah dari usulan pemerintah daerah (pemda).
Ani, panggilan akrabnya, menerangkan bansos akan diberi berbentuk kartu sembako dan bantuan sosial tunai (BST). Ke-2 nya sebagai program bansos di bawah tanggung-jawab Kementerian Sosial.
“Tambahan 5,9 juta (bansos) yang diusulkan wilayah dan tambahan kartu sembako BST untuk 10 juta keluarga yang menerima faedah diharap dapat terakselerasi dibayarkan pada kwartal III atau kwartal IV 2021,” ungkapkan Sri Mulyani dalam pertemuan jurnalis KSSK Kwartal III 2021, Jumat (6/8).
Awalnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengutarakan pemerintah mempersiapkan bujet Rp. 7,08 triliun untuk memberinya bansos ke 5,9 juta yang menerima baru di periode Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Mereka akan diberi bantuan Rp200 ribu /bulan per yang menerima.
“Mereka ini benar-benar baru. Datanya dari pemerintah wilayah. dengan Bantuan sejumlah Rp. 200 ribu per kpm sepanjang Juli-Desember 2021,”
Risma mengharap bantuan ini membuat warga tenang di tengah-tengah implementasi PPKM tingkat 1 sampai 4. Di saat yang serupa, pemerintah mempersiapkan bansos tambahan berbentuk beras. Keseluruhan yang dipersiapkan pemerintah sekitar 2.010 ton beras.
Beras akan ditebar ke 122 kabupaten/kota. Masing-masing wilayah akan memperoleh 3.000 paket beras dalam jumlah per paket sejumlah 5 kg dan 6.000 paket yang lain untuk enam ibukota propinsi.
Pemerintah putuskan tambahan bujet dan keluarga yang menerima faedah (KPM) bantuan sosial (bansos) untuk tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, ada penambahan yang menerima bansos Usulan pemerintah daerah (pemda).
Saran tambahan KPM itu ialah KPM yang bukan yang menerima kartu sembako dan di luar KPM bantuan sosial tunai (BST) yang telah terdaftar. “Mereka akan memperoleh (bansos sepanjang) 6 bulan, masing-masing (KPM) Rp 200.000 /bulan, hingga bujetnya ialah Rp 7,08 triliun,” tutur Menkeu dalam pertemuan jurnalis, Sabtu (17/7).
Selanjutnya Sri Mulyani menjelaskan, di tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 28,31 triliun untuk program keluarga harapan (PKH) dengan target lebih kurang 10 juta KPM (kurang lebih 40 juta orang). Peruntukan biaya program kartu sembako awalnya Rp 42,37 triliun buat 18,8 juta KPM (kurang lebih 75,2 juta orang).
Besaran faedah sejumlah Rp 200.000/bulan. Selanjutnya, pemerintah putuskan tambahan bujet sejumlah Rp 7,52 triliun untuk tambahan besaran faedah di bulan Juli dan Agustus sebesar masing-masing Rp 200.000 /bulan . Maka, peruntukan bujet untuk program kartu sembako jadi Rp 49,89 triliun.
Lalu, pemerintah membagikan bujet program bantuan beras Bulog sejumlah Rp 3,58 triliun. Bantuan ini mengarah 28,8 juta KPM (sekitaran 115,2 juta orang). Bantuan ini diberi untuk yang menerima BST dan kartu sembako. Masing-masing KPM akan terima 10 kg beras.
Seterusnya, pemerintah menambah peruntukan bujet untuk program kartu prakerja. Sebelumnya pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun untuk 5,6 juta peserta. Selanjutnya dipertambah biaya Rp 10 triliun untuk 2,8 juta peserta.
“Hingga keseluruhan bujet jadi Rp 30 triliun dan yang menerima 8,4 juta peserta. Berdasar beberapa survey mendeskripsikan kalau program pra kerja ini cukup menolong beberapa pencari pekerjaan atau yang terkena PHK,” tutur Sri Mulyani.
Tags : pemerintah,bantuan,kpm,bansos,kartu sembako,bantuan sosial,bantuan sosial bansos,5.9 juta,usulan pemerintah daerah
